Perkembangan APBD propinsi dan kabupaten di Sultra

Tadi saya coba ngintip website departemen keuangan pusat. Saya ingin mendapatkan data APBD propinsi dan kabupaten/kota di sultra dari tahun ke tahun. Rupanya yang tersedia hanya dari tahun 1994 sampai 2005. Data tahun 2006 sedang dalam proses input dari daerah-daerah. Dari data tersebut saya coba ambil dua komponen utama penerimaan daerah yaitu penghasilan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan pusat-daerah. Secara sederhana PAD dapat mewakili kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penghasilan daerah dalam wilayahnya. Sedangkan dana perimbangan bisa mencerminkan kekayaan sumberdaya alam sudatu daerah yang diambil oleh pusat dan yang kemudian dikembalikan sebagiannya kepada daerah.

Iseng-iseng saya plot keduanya untuk kasus pemda propinsi Sultra dan pemda kabupaten/kota dalam lingkup Sultra. Gambar 1 memperlihatkan kinerja propinsi sultra dari tahun ke tahun mulai 1994 sd 2005. Dari Gbr. 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 1999 ada linjakan nilai dana perimbangan. Kalau tak salah pada saat itu ada peningkatan porsi anggaran yang dikembalikan kepada daerah dari hasil tambang, hutan maupun perikanan. Pada akhir tahun 2001 ada penurunan jumlah dana perimbangan. Cukup aneh juga kok bisa begitu. Mungkin oang ekonomi bisa menjelaskan. Secara umum ada peningkatan signifikan PAD Sultra dari tahun 2002 sampai 2005. Dari tahun 1994 sd 2001 landai-landai saja peningkatan PAD. Entahlah apa sebabnya. Mungkin karena saat itu masih kuatnya rezim orba sehingga transparansi dan kontrol masyarakat belum berjalan. Pada saat itu pemerintah pusat juga terlalu banyak menyedot komponen penghasilan daerah. Setelah reformasi daerah lebih banyak mendapatkan item-item penghasilan yang sebelumnya mungkin dikuasai oleh pemerintah pusat.

Gbr 1 Kinerja propinsi Sultra dari tahun ke tahun dilihat dari perkembangan jumlah PAD dan perimbangan keuangan pusat-daerah tiap tahun.

Gbr. 2 memperlihatkan perbandingan PAD tiap tahun untuk kabupaten/kota dalam wilayah Sultra, dan Gbr. 3 memperlihatkan perbandingan dana perimbangan pusat-daerah yang diterima setiap tahunnya oleh pemda kabupaten/kota di Sultra. Grafik-grafik tsb dapat berbicara banyak hal. Tapi secara umum ada kecenderungan peningkatan pendapatan daerah baik dari PAD maupun dari perimbangan keuangan.

Kabupaten Buton PAD mengalami peningkatan hanya sampai tahun 2003, setelahnya ada kecenderungan landai kemudian menurun. Apakah ini pengaruh pemekaran wilayah sehingga sebagian PADnya diambil oleh kabupaten baru hasil pemekaran. Di tambah lagi sang bupati harus mengumpulkan uang untuk mencalonkan diri kembali sebagai bupati melalui pemilihan langsung.

Kabupaten Kendari, kurva PADnya terlalu fluktuatif dari tahun 2001 sd 2005. Sulit untuk menjelaskannya sebab-sebabnya. Kinerja fluktuatif tsb kurang bagus karena mencerminkan tak konsistennya kinerja pemerintahan. Oh yah Kab. Kendari yang juga mengalami proses pemekaran bisa menjadi salah satu sebabnya.

Kabupaten Kolaka juga mengalami stagnasi setelah tahun 2002.

Kabupaten Muna mengalami kenaikan PAD sampai tahun 2003, tapi mulai tahun 2004 sampai sekarang tak ada data yg tersedia di website depkeu. Entah apa masalahnya. Mungkin dengan mekarnya Butur, akan mempengaruhi besar capaian PADnya.

Dilihat dari kurva dana perimbangan pusat-daerah (Gbr. 3), kab. Kendari memiliki paling besar nilai dana perimbangannya diikuti oleh Kab. Buton, lalu Kab. Muna dan Kolaka yang hampir sama, dan yang paling rendah adalah Kota Kendari. Secara keseluruhan pendapatan daerah-daerah kabupaten/kota mengalami penurunan pendapatan menjelang ajang pemilihan bupati/walikota pada tahun 2006-2008. Mulai tahun 2003 pendapatan sudah mulai landai. Jika asumsi penurunan pendapatan daerah tsb karena konsentrasi bupati/walikota yang terpecah karena menghadapi pilkada langsung. Nampaknya persiapannya sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. Jika demikian lebih separuh masa jabatan bupati/walikota dihabiskan untuk persiapan pilkada berikutnya. Kecenderungan ini cukup memprihatinkan. Inilah ongkos menuju demokrasi yang sehat yang harus dibayar. Semoga kedepan akan lebih baik lagi.

Oh yah grafik sisi penghasilan daerah ini belum dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah, karena masih perlu dilihat sisi pengeluarannya. Berapa persen porsi anggaran pembangunan dibandingkan dengan pengeluaran rutin pemda. Makin tinggi porsi anggaran pembangunan makin besar pengaruhnya dalam menstimulus ekonomi masyarakatnya. Faktor lainnya yang paling penting adalah tingkat korupsi. Semoga tulisan amatiran ini bermanfaat sebagai bahan diskusi

Gambar 2 Pebandingan PAD tiap kabupaten/kota dari tahun ke tahun

Gambar 3 Perbandingan dana perimbangan pusat-daerah untuk kabupaten/kota dalam lingkup Sultra dari tahun ke tahun.